Sabtu, 23 Agustus 2014

Jatam “Ngeluruk” ke PN Samarinda

Minta Pengadilan Eksekusi Data Amdal Pertambangan
METROPOLIS | Jumat, 15 Februari 2013 | dibaca: 741 kali
SAMARINDA – Polemik antara Badan Lingkungan Hidup (BLH) Samarinda dengan Jaringan Advokasi Tambang (Jatam) Kaltim, terus menggelinding. Apalagi, Kamis (14/2) kemarin, Jatam secara resmi meminta Pengadilan Negeri (PN) Samarinda mengeksekusi objek perkara yakni data mengenai analisis dampak lingkungan (amdal) yang tak kunjung diberikan BLH Samarinda.
Menurut Koordinator Divisi Hukum Jatam Merah Johansyah, dipilihnya lembaga peradilan merupakan bentuk keseriusan Jatam menegakkan keterbukaan informasi publik. Ia menilai, BLH sudah mencederai putusan Komisi Informasi Publik (KIP) Kaltim sebagai lembaga yang mendapatkan mandat menyelesaikan perkara keterbukaan publik. “Ini sudah diatur dalam Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik,” ucapnya, saat ditemui kemarin (14/2).
Sejatinya, tambah Merah, polemik ini sudah dimediasi KIP dan menelurkan butir perdamaian dengan jaminan, BLH