Selasa, 25 November 2014

JDIH, Membuka Informasi Hukum

SAMARINDA | Jumat, 29 Maret 2013 | dibaca: 571 kali
SAMARINDA - Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) dibentuk untuk memenuhi tuntutan masyarakat atas dokumen dan informasi tentang hukum. Jaringan ini juga bagian tak terpisahkan dalam penyelenggaraan tata pemerintahan yang baik, bersih, dan bertanggung jawab. Penegasan ini disampaikan Wakil Wali Kota Samarinda Nusyirwan Ismail ketika membuka Rapat Koordinasi JDIH di Balai Kota, Rabu (27/3). Rapat merupakan hasil kerja sama pemkot dalam hal ini Bagian Hukum dengan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Kaltim.
“Saya menyambut baik kerja sama ini. Produk pemerintahan tidak lepas dari masalah ketetapan hukum,” ujarnya. Wawali menyebut, JDIH memiliki peran strategis menjamin terciptanya pengelolaan dokumentasi dan informasi hukum yang terpadu dan terintegrasi. Menjamin pula ketersediaan dokumentasi dan informasi hukum yang lengkap dan akurat. “Sinergitas sepatutnya menjadi wujud pelayanan tata pemerint