Sabtu, 25 Oktober 2014

Tak Mundur, Kejati Ancam Jerat Hukum

Anggota Dewan di Kaltim yang Jadi Caleg lewat Parpol Lain
UTAMA | Rabu, 24 April 2013
SAMARINDA- Ini peringatan bagi anggota DPRD yang menjadi caleg (calon legislatif) dari partai lain untuk Pemilu 2014. Karena salah satu persyaratannya mereka harus mundur, jika yang bersangkutan ngotot bertahan dan tetap menerima tunjangan atau gaji sebagai anggota DPRD, maka jerat hukum menanti mereka.

Kejaksaan Tinggi (Kejati) Kaltim melalui Asisten Perdata dan Tata Usaha Negara (Asdatun) Suharto mengatakan,  jika anggota dewan tetap menerima tunjangan  dari beban anggaran dewan, sementara yang bersangkutan sudah menyatakan berpindah partai dan mundur sebagai anggota DPRD --syarat maju sebagai caleg dalam Peraturan KPU No 13/2103-- maka itu termasuk penyimpangan.

Sebab, kata dia, anggota dewan yang berpindah partai harus menyertakan surat pengunduran diri dari parpol lama. Setelah pengunduran itu ada, artinya anggota dewan tadi tidak boleh menerima hak dan fasilitas lagi.