Sabtu, 29 November 2014

Yusril Gugat, Anggota Dewan Menunggu

Pindah Parpol saat Pemilu, Jangan Terima Gaji dan Tunjangan
UTAMA | Kamis, 25 April 2013 | dibaca: 3118 kali
SAMARINDA – Peraturan yang mewajibkan mereka yang berganti partai politik untuk mundur dari parlemen jelang Pemilu 2014, belum akan dituruti. Seluruh anggota dewan yang “bersalin pakaian” itu masih menunggu uji materi Peraturan Komisi Pemilihan Umum 7/2013 yang diubah Peraturan KPU 13/2013.

Beleid yang membuat sekitar 9.000 anggota dewan di seluruh Indonesia harus mundur itu akan digugat oleh penasihat hukum anggota DPRD se-Indonesia Yusril Ihza Mahendra. Pakar hukum tata negara itu telah mengirimkan surat ke KPU dan segera mengajukan judicial review ke Mahkamah Agung.

Dalam surat bertanggal 18 April 2013 yang dikirim Yusril kepada ketua KPU, 16 orang anggota DPRD bertanda tangan untuk memberi pendapat hukum atau legal opinion.

Dari Kaltim, ada delapan politikus menandatangani surat. Tujuh anggota DPRD Bulungan yaitu Kilat Bilung, Imam Bukori, Riya