Yusril Gugat, Anggota Dewan Menunggu
Pindah Parpol saat Pemilu, Jangan Terima Gaji dan Tunjangan
 
Kamis, 25 April 2013 - 09:52:47
|
Utama
|
Dibaca : 2883 Kali
 
SAMARINDA – Peraturan yang mewajibkan mereka yang berganti partai politik untuk mundur dari parlemen jelang Pemilu 2014, belum akan dituruti. Seluruh anggota dewan yang “bersalin pakaian” itu masih menunggu uji materi Peraturan Komisi Pemilihan Umum 7/2013 yang diubah Peraturan KPU 13/2013.

Beleid yang membuat sekitar 9.000 anggota dewan di seluruh Indonesia harus mundur itu akan digugat oleh penasihat hukum anggota DPRD se-Indonesia Yusril Ihza Mahendra. Pakar hukum tata negara itu telah mengirimkan surat ke KPU dan segera mengajukan judicial review ke Mahkamah Agung.

Dalam surat bertanggal 18 April 2013 yang dikirim Yusril kepada ketua KPU, 16 orang anggota DPRD bertanda tangan untuk memberi pendapat hukum atau legal opinion.

Dari Kaltim, ada delapan politikus menandatangani surat. Tujuh anggota DPRD Bulungan yaitu Kilat Bilung, Imam Bukori, Riya
 
 
 
 
   
 
 
 
 
 
 
 


 

KALTIM POST

Harian Pagi Pertama dan Terbesar di Kalimantan Timur
Alamat Redaksi: Gedung Biru Jl. Soekarno Hatta Km 3,5 Balikpapan (76126), Telp (0542)735359-732158, Fax (0542)735242. Email Redaksi: redaksi@kaltimpost.net
Alamat Iklan: Jl. Jendral Sudirman No.86 Markoni Balikpapan (76114), Telp (0542)736459-737059, Fax (0542)730353.
Kantor Samarinda: Kompleks Mahakam Square Jl. Untung Suropati Blok B No.5A, Telp (0541)272000.