Minggu, 21 Desember 2014

Tugas Inspektorat Bukan hanya Pengawasan

Kelola Pemerintahan secara Transparan dan Akuntabel
KALTIM | Sabtu, 27 April 2013 | dibaca: 404 kali
PENAJAM - Setiap daerah wajib mewujudkan tata pemerintahan yang baik (good governance) sesuai tuntutan masyarakat, seperti  yang tertuang dalam  Peraturan Pemerintah Nomor 60 tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP). Menyikapi hal itu, Wakil Bupati Drs H Mustaqim MZ MM mengatakan,  kebijakan untuk mewujudkan tata pemerintahan yang bersih dan berwibawa pada sektor publik meliputi, pelayanan yang prima dan perilaku aparatur pemerintah yang baik, penetapan struktur organisasi dan proses pengorganisasian,  serta akuntabilitas organisasi kepada publik.

Selain itu, pengaturan sistem pengendalian organisasi yang memadai, pelaporan eksternal yang disusun berdasarkan sistem akuntansi sesuai standar pemerintah.

“Sejauh ini, Pemkab PPU telah mewujudkan dukungannya yang diimplementasikan dalam bentuk Peraturan Bupati Nomor 31 tahun 2012 tentang penyelenggaraan SPIP,” tera