Sabtu, 29 November 2014

Pengusaha Alat Kesehatan Keberatan

PRO BISNIS | Senin, 29 April 2013 | dibaca: 840 kali
BALIKPAPAN - Hak pengusaha di daerah terancam dikebiri. Ini jika pemerintah memberlakukan Peraturan Menteri Kesehatan (Permenkes) Nomor 1191/Menkes/PER/VIII/2010 tentang Penyaluran Alat Kesehatan. Isi dari Permenkes ini, menekankan bahwa perusahaan perseorangan berbentuk perusahaan komanditer (CV) yang umumnya dimiliki oleh penyedia alat kesehatan di daerah, sudah tidak diperkenankan berpartisipasi dalam pengadaan alat kesehatan (alkes) di daerah. Pemberlakuan peraturan ini mulai tanggal 21 Agustus 2013 mendatang.

“Permenkes ini diskriminatif. Pasti ada kepentingan pengusaha alkes pusat yang ada di dalamnya,” kata Teguh Winanrno, Ketua Gabungan Perusahaan Alat-alat Kesehatan dan Laboratorium (Gakeslab) Kaltim didampingi oleh Wakil Ketua Prihadi dan Bendarhara Robert kepada Kaltim Post kemarin.

Dengan pemberlakuan permenkes ini, akan membuat semua kewenangan untuk menyediakan alkes di da