Minggu, 23 November 2014

Gugatan Pilkada PPU Bikin Ribut di MK

Tak Punya Biaya, SPDU Mundur
NASIONAL | Rabu, 22 Mei 2013 | dibaca: 1556 kali
JAKARTA - Proses pemilihan kepala daerah (pilkada) Penajam Paser Utara kini berlabuh di Mahkamah Konstitusi (MK). Berbagai dugaan penyelewengan saat penyelenggaraan seperti yang diajukan pasangan Andi Harahap-Sutiman (Aman), mulai disidangkan Selasa (21/5). Uniknya, hakim MK sempat dibuat terheran-heran. Lantaran dalam salah satu berkas kubu Aman menyebutkan SK KPU Sumatera Utara.

“Kok tertulisnya SK KPU Sumut, apa benar itu," tanya Ketua MK Akil Mochtar yang menjadi pimpinan sidang. Akil heran, dalam berkas pencantuman Surat Keputusan Nomor 19 tentang Penetapan Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati seperti diajukan kubu Aman, acuannya ke KPU Sumut, alih-alih KPU PPU.

Kuasa hukum kubu Aman, Endang Yulianti, sempat kaget. Setelah dicek, dia kemudian membenarkan telah terjadi kesalahan tik sehingga tertulis SK Bupati Sumut. Padahal yang seharusnya SK Nomor 66 KPU PPU tentang penetapan Yusran-Mustaq