Rabu, 23 Juli 2014

MK Hapus Kekebalan Notaris

NASIONAL | Rabu, 29 Mei 2013 | dibaca: 797 kali
JAKARTA - Mahkamah Konstitusi (MK) mengabulkan permohonan melepas “kekebalan” notaris untuk kepentingan proses penegakan hukum. Aparat bisa langsung memanggil dan memeriksa notaris nakal tanpa perlu menunggu persetujuan Majelis Pengawas Daerah (MPD) notaris lagi.

Dalam pasal 66 ayat 1 Undang Undang (UU) nomor 30 tahun 2004 tentang Jabatan Notaris berbunyi; untuk kepentingan proses peradilan, penyidik, penuntut umum, atau hakim dengan persetujuan Majelis Pengawas Daerah berwenang; a. Mengambil fotokopi minuta akta dan/atau surat-surat yang dilekatkan pada minuta akta atau protokol notaris dalam penyimpanan notaris; dan b. Memanggil notaris untuk hadir dalam pemeriksaan yang berkaitan dengan akta yang dibuatnya atau protokol notaris yang berada dalam penyimpanan notaris.

Pasal tersebut dirasa Kant Kamal, selaku pemohon, bertentangan dengan UUD 1945 pasal 27 ayat 1 yang pada intinya segala warga ne