Selasa, 29 Juli 2014

Biaya di Luar SPP Ilegal!

Unmul Terapkan UKT, Masjaya: Bebas Pungli
METROPOLIS | Kamis, 18 Juli 2013 | dibaca: 1179 kali
SAMARINDA  -  Tak ada lagi biaya tinggi bagi mahasiswa di Universitas Mulawarman (Unmul), Samarinda. Ini diklaim, setelah  keluarnya Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Permendikbud) Nomor 55/2013. Permendikbud memuat aturan tentang Biaya Kuliah Tunggal (BKT) dan Uang Kuliah Tunggal (UKT). Dengan keluarnya regulasi ini, mahasiswa hanya diwajibkan membayar uang semester. Namun ini mulai berlaku bagi mahasiswa baru di kampus tersebut.
 
BKT merupakan rupiah yang dikeluarkan mahasiswa sebelum dikurangi dengan Biaya Operasional Perguruan Tinggi Negeri (BOPTN). Jumlahnya berbeda tiap fakultas. “Seperti BBM (bahan bakar minyak), mahasiswa juga mendapat subsidi,” kata Pembantu Rektor II Unmul Masjaya, kemarin. Di Fakultas Ekonomi, misalnya. Setiap semester, BKT mencapai Rp 5.585.000. Setelah dikurangi BOPTN, jumlahnya menjadi hanya Rp 500.000. “Jumlah itulah (Rp 500 ribu) yang dibayarkan oleh mahasiswa dan disebut UKT,” jelasnya.
 
Besaran UKT, kata mantan Pembantu Dekan III, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (Fisipol) ini, berbeda setiap mahasiswa. Tergantung dari pengelompokan. Unmul telah menyusun indikator untuk mengelompokkan mahasiswa. “Kami menyusun (pengelompokan) berdasarkan pekerjaan, penghasilan, dan pengeluaran orangtua,” terangnya.
 
Dengan diterapkannya UKT ini maka tidak ada lagi mahasiswa yang membayar uang gedung, uang praktikum, maupun uang wisuda. “Jika ada pungutan lain maka itu ilegal,” jelasnya.
 
Masjaya berharap, dengan penerapan BKT dan UKT ini, tidak ada lagi masyarakat yang terbebani dengan biaya kuliah. “Itu merupakan tujuan utama dari Permendikbud ini,” katanya.
 
UKT ini bukan tanpa celah. Mahasiswa bisa saja memalsukan data sehingga dimasukkan ke dalam kelompok satu sehingga membayar dengan biaya murah. Hal itu pun disadari pihak kampus. Meski begitu, Unmul sudah menyiapkan langkah untuk mengantisipasinya.  “Di fakultas akan ada verifikasi, mahasiswa yang memalsukan data, jelas akan dikenakan sanksi. Untuk itu mahasiswa juga harus jujur,” tuturnya.  (edw/far/k1)