Rabu, 30 Juli 2014

Jalan Lingkungan Prioritas, Bahas Raperda UPT PU

Reses Anggota DPRD PPU Masa Sidang Kedua
KALTIM | Rabu, 14 Agustus 2013 | dibaca: 283 kali
PENAJAM  -  Awal bulan ini, anggota DPRD Penajam Paser serentak melakukan reses masa sidang kedua. Agenda rutin ini digunakan untuk menyerap aspirasi konsituen di daerah pemilihan masing-masing.
 
Wakil rakyat dari PDI Perjuangan, Hartono Basuki misalnya. Secara umum, dari beberapa desa yang dikunjungi, masyarakat setempat mengeluhkan kondisi jalan lingkungan yanag rusak parah. Dikatakan, hampir semua desa di Sepaku memiliki masalah serupa. Kalau pun ada yang bagus, hanya dirasakan warga Desa Bukti Raya, itupun tak seberapa panjangnya.
 
Tapi di desa lainnya, seperti Bumi Harapan, Tengin Baru, Wonosari, Sukomulyo, Sukaraja, Argomulyo, Mentawir, masih jauh dari kata layak. Jangan saat musim hujan yang sudah pasti seperti kubangan, ketika kemarau sekalipun, tetap susah dilintasi. “Yang paling parah di daerah TSM Semoi 2. Jalannya sudah berlubang dalam karena beban kendaraan berat,” terang Hartono yang juga ketua Fraksi PDI Perjuangan.
 
Yang mengherankan, meski ia dan koleganya di dewan sudah memperjuangkan anggaran perbaikan dan masuk dalam APBD, faktanya anggaran itu tak kunjung cair. “Berkali-kali seperti itu. Saya juga bingung, kenapa anggarannya ada, tapi kok proyeknya tidak jalan,” ungkap politisi dari daerah pemilihan Sepaku ini.
 
Masalah lain yang mengemuka adalah pembuatan saluran irigasi. Seperti diketahui, selain diplot sebagai kawasan perkebunan, sebagian wilayah Sepaku juga memiliki areal pertanian, terutama padi. Untuk itu, keberadaan irigasi menjadi hal penting. Persoalan lingkungan juga ikut mengemuka, karena dari pengamatan di lapangan, ada perusahaan yang tidak melakukan reklamasi pasca penambangan.
 
“Saya berharap, adanya pergantian kepala daerah di PPU bisa memberi prioritas terhadap penanganan masalah-masalah tadi, khususnya peningkatan jalan-jalan lingkngan.  Jangan pernah menutup mata. Dan saya akan memperjuangkan sekaligus mengawal masalah itu sampai ada realisasi,” tegas Hartono.
 
Sementara, anggota dewan dari PDI Perjuangan lainnya, Habir, menampung aspirasi terkait listrik dan air bersih. Dikatakan, sudah bertahun-tahun masyarakat di daerah pemilihannya, Babulu-Waru, mengandalkan air hujan dan sumur untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Khusus untuk minum dan masak, terpaksa harus membeli karena kualitas air tanah yang tidak layak konsumsi. “Kalau ada uang tidak masalah, tapi bagaimana yang tidak mampu. Kan kasihan mereka,” ujarnya.
 
Ditambahkan, masyarakat Babulu-Waru juga mempertanyaakan soal janji Bupati Yusran Aspar yang disampaikan saat kampanye pilkada lalu, yang akan membuka unit pelaksan teknis Pekerjaan Umum di tiap-tiap kecamatan. Menurutnya, janji itu harus segera direalisasikan, mengingat manfaatnya sangat vital untuk percepatan pembangunan.
 
“Jadi saya akan mendesak agar pemerintah mengajukan rancangan peraturan daerahnya ke dewan untuk segera dibahas. Kalau bisa sebelum masuk masa sidang ke tiga. Jadi paling lama tahun depan sudah terealisasi,” pinta Habir. (ind2)