Rabu, 23 Juli 2014

Alasan Tumpang Tindih Anggaran

Pemkot Tak Berani Sentuh Kerusakan di Jalan Provinsi
SAMARINDA | Kamis, 15 November 2012 | dibaca: 459 kali
SAMARINDA – Jalan rusak jadi persoalan serius di ibu kota provinsi. Persoalannya, ada kebijakan yang membatasi antara Pemkot dengan kewenangan Pemprov. Samarinda memiliki panjang jalan sedikitnya 702 kilometer. Sepanjang 504 km di antaranya wewenang Pemkot. Sementara sisanya, antara provinsi dan nasional.
Sebenarnya pembagian status jalan ini bikin warga jadi korban. Pemkot bisa enteng lepas tanggung jawab, seandainya warga sengsara gara-gara jalan rusak mendera jalan provinsi atau nasional. Karena, meskipun statusnya jalan provinsi atau nasional, yang merasakan deritanya kebanyakan adalah warga Samarinda. Namun, alasan menghindari tumpang tindih anggaran, jadi tameng Pemkot tak melakukan perbaikan pada jalan rusak yang berstatus provinsi atau nasional.
“Kalau secara undang-undang jalan dan lalu lintas, enggak ada kewenangan Pemkot di jalan provinsi,” ucap Kasi Pemeliharaan Jalan dan Jembatan DBMP Sama