Selasa, 29 Juli 2014

Pemenang Menunggu Gugatan

Hari Ini Pleno Penetapan, Imdaad-Ipong Bakal Hadir
UTAMA | Rabu, 18 September 2013 | dibaca: 521 kali
SAMARINDA - Memimpin perhitungan suara riil, calon wakil gubernur Kaltim Mukmin Faisyal HP bersikap tenang. Pasangan Awang Faroek Ishak ini mempersilakan jika calon lain melayangkan gugatan. Namun, Mukmin berharap gugatan dilayangkan sesuai aturan.

“Silakan saja (menggugat), itu kan hak mereka,” kata dia sembari terus tersenyum saat ditemui di kantor DPRD Kaltim, kemarin (17/9). “Silakan dibuktikan, ini kan negara hukum. Jadi harus bicara sesuai hukum dan tidak asal ngomong,” tambah dia.

Diwartakan, tertinggal empat persen dalam perhitungan riil Pemilihan Gubernur 2013, tim pemenangan Imdaad Hamid-Ipong Muchlissoni berencana menyengketakan hasil pilkada. Gugatan akan dibawa ke Mahkamah Konstitusi dengan harapan pilgub diulang. 

Dahri Yasin, ketua tim sukses pasangan Faroek-Mukmin mengatakan, sangat siap melayani gugatan yang ditujukan kepada pasangan pertahanan. Saat ini, 15 pengacara disiapkan tim sukses.

“Sepanjang itu kapasitas kami, kami sangat siap melayani,” ujar dia. “Kami akan pelajari dulu materi gugatan apakah ditujukan kepada Faroek-Mukmin, Mendagri, atau KPU,” lanjut Dahri.

Tim sukses Faroek-Mukmin, kata Ketua Komisi III DPRD Kaltim itu, masih memilah laporan masyarakat tentang pelanggaran pasangan lain dalam pilgub lalu. Jika cukup bukti, bukan tak mungkin temuan pelanggaran bakal dilaporkan.

“Kami masih melihat apakah dilaporkan ke Bawaslu (Badan Pengawas Pemilu) atau polisi,” terang dia.

Siang ini, Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kaltim mengadakan pleno penetapan hasil Pilgub 2013 di Hotel Bumi Senyiur, Samarinda. Acara akan dihadiri pasangan calon, tim sukses dan pendukung, serta KPU dari 14 kabupaten/kota. Kemudian malam hari pukul 20.00 Wita, hasil rekapitulasi ditetapkan.

Ketua Timses Imdaad-Ipong, Supriyana, mengatakan tetap datang dalam pleno penetapan. “Kami pasti datang, walaupun (saksi kami) tidak menandatangani hasil perhitungan di 14 kabupaten/kota. Kehadiran bukan bentuk pengakuan kami sebab KPU tidak dapat memaksa kami untuk mengakui rekapitulasi suara,” tegasnya.

Mengenai gugatan yang akan diajukan kepada MK, Supriyana mengatakan, berisi dugaan keterlibatan pejabat di satuan kerja perangkat daerah (SKPD) serta PNS dalam pemungutan suara. “Kami akan menggugat KPU sebagai penyelenggara sebab membiarkan penyalahgunaan wewenang dari salah satu kandidat hingga memengaruhi hasil perhitungan,” ujarnya.

Berbeda dengan Farid-Sofyan, pasangan nomor urut dua memilih santai menanggapi hasil pilgub. Ketua Timses Farid-Sofyan, Rusman Yakub, tidak buru-buru menggugat KPU. Dia masih menunggu hasil rekapitulasi KPU Kaltim.

“Kami melihat hasil penetapan rekapitulasi besok (hari ini). Masih ada masa sanggah setelah itu,” ujarnya. Pasangan nomor urut dua mengakui, pilgub kali ini banyak kecurangan. Rusman menilai Pilgub jauh dari kata kejujuran dan keadilan.

“Kami kembali ke rakyat karena rakyat yang berdaulat. Rakyat dapat menilai dari moral politik mereka,” ujar ketua DPW PPP Kaltim itu.

Tentang gugatan yang mengarah ke KPU, Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kaltim, Andi Sunandar, mengatakan gugatan dapat dilayangkan tiga hari setelah pleno penetapan rekapitulasi suara. Sunandar meyakini, rencana gugatan dari timses Imdad-Ipong tak akan berpengaruh banyak kepada rekapitulasi.

“Kami siapkan Pak Jofri (komisiner KPU yang berlatar belakang pengacara). Gugatan itu tidak akan berbeda jauh dengan gugatan PDI Perjuangan ke DKPP dan Bawaslu yang berujung penolakan,” tegasnya.

Tentang saksi Imdaad-Ipong yang tak menandatangani rekapitulasi di 14 kabupaten/kota, dinilai tidak akan memengaruhi proses pilgub. Pengamat politik dari Universitas Mulawarman Lutfi Wahyudi mengatakan, sikap ini diambil karena ketidakpuasan hasil perhitungan suara.

“Sah-sah saja tidak meneken rekapitulasi. Sementara soal gugatan ke MK, sepanjang bukti yang diajukan itu kuat dan dikabulkan, tak menutup kemungkinan pilgub diulang. Namun bila bukti lemah, legitimasi hukum kepada kandidat yang memenangkan pilgub bertambah,” ucapnya.

Lutfi memprediksi, pasangan Imdaad-Ipong akan menggugat ke MK. Namun peluang menang sepertinya kecil. “Saya belum melihat tim mereka (Imdaad-Ipong) memiliki materi gugatan yang kuat untuk menganulir hasil Pilgub Kaltim,” sebutnya.

Pengamat hukum dari Unmul, La Sina, mengatakan keyakinan tim Imdaad-Ipong menang di MK adalah hal wajar. Namun demikian, dia menganggap peluang menang cukup kecil.

“Bagaimanapun ini negara demokrasi. Siapapun bisa menggugat dan digugat,” tegas pria yang juga dekan Fakultas Hukum, Unmul.

PLENO BALIKPAPAN

Sementara, kemarin KPUD Balikpapan telah menggelar pleno hasil pemungutan suara di kota tersebut. Seperti telah dirilis media ini, Imdaad-Ipong menang telak di Kota Minyak.

“Ya inilah hasil Pilgub Kaltim yang lalu. Ada 252.885 surat suara yang masuk ke kami. 241.940 surat suara sah, dan 10.945 surat suara tidak sah,” kata Ketua KPUD Balikpapan, Gamal Rustamadji usai pleno di Hotel Menara Bahtera, Selasa (17/9).

Namun ada yang patut menjadi perhatian. Angka golongan putih (golput) di Balikpapan lebih dari 50 persen. Daftar Pemilih Tetap (DPT) ada 606.260 orang. Dari angka itu, 252.885 orang memberikan hak suara. Sedangkan 353.375 orang lainnya golput. (Berita terkait halaman 25 Metropolis).

Dari ketiga saksi pasangan calon itu, hanya saksi Imdaad-Ipong, Abdul Hamid, yang tidak mau menandatangi hasil pleno yang ditetapkan KPUD Balikpapan.

“Kami dapat perintah langsung dari Samarinda,” kata Abdul Hamid. Meski bersikap tegas, Hamid malah mengaku tak tahu alasan perintah itu.

“Permasalahannya saya enggak tahu. Yang jelas tak boleh melanggar perintah. Kemungkinan daerah lain juga melakukan apa yang saya lakukan,” ucapnya. (*/rkp/dwi/rom/*/fer/fel/che/k7)