DPR RI Panggil Pelindo IV Samarinda
Antikorupsi, Dahlan Iskan Bersih-Bersih di BUMN
 
Kamis, 26 September 2013 - 09:08:55
|
Utama
|
Dibaca : 503 Kali
 
BALIKPAPAN - Dugaan korupsi di PT Pelindo IV Cabang Samarinda berefek ganda. Tak hanya aspek hukum yang tentu jalan terus, DPR RI juga gerah dengan kasus yang mencuat ini.

Adalah Nanang Sulaiman, anggota Komisi VI DPR RI yang merespons kasus tersebut. Wakil rakyat daerah pemilihan (dapil) Kaltim ini, saat menghubungi Kaltim Post, mendesak Kejaksaan Tinggi (Kejati) Kaltim mengusut tuntas masalah yang mendera salah satu Badan Usaha Milik Negara (BUMN) tersebut.
Sebagai informasi, salah satu mitra Komisi VI adalah Kementerian BUMN. Pelindo merupakan satu dari 140 perusahaan negara di bawah Kemen-BUMN.

"Kasus ini harus diusut tuntas. Ini seperti mencoreng, saat Pak Dahlan (Dahlan Iskan, menteri BUMN) sedang melakukan bersih-bersih di internalnya, ada kasus yang tentu saja melibatkan oknum," kata politisi PPP itu.

Selain mendorong kasus ini terus didalami hingga tuntas oleh penegak hukum, komisinya juga berencana memanggil para petinggi PT Pelindo IV.

Pemanggilan, kata dia, salah satunya sebagai bentuk meminta penjelasan dari PT Pelindo IV yang membawahi cabang di Samarinda. Di sisi lain, dengan mencuatnya kasus ini, dirinya juga mengindikasi kasus serupa tak hanya terjadi di Sungai Mahakam, Samarinda.

Tapi juga sungai-sungai di daerah lain di Kaltim yang ada aktivitas pengangkutan batu bara. Bahkan tak hanya Pelindo, tak menutup kemungkinan unit usaha lainnya di Benua Etam ada juga yang melakukan kecurangan.

Diketahui, Kejati Kaltim mengungkap dugaan korupsi pendapatan negara bukan pajak (PNBP) sebesar Rp 1,3 miliar di PT Pelindo IV Cabang Samarinda. Angka tersebut kemungkinan masih akan bertambah, karena yang ditelusuri baru PNBP 2012 di BUMN.

Kepada Kaltim Post, Asisten Tindak Pidana Khusus (Aspidsus) Kejati Kaltim Risal NF mengatakan, pihaknya sudah menetapkan dua tersangka. Yakni, Jhonson Simanjorang dan Edy Djoni MN dari PT Pelindo IV.

"JS (tersangka Jhonson Simanjorang, Red) adalah Bagian Keuangan di Pelindo IV. Sedangkan ED (tersangka Edy Djoni MN, Red) adalah general manager. Untuk sementara, dua orang itu tersangkanya," terang Risal, seperti diberitakan sebelumnya.

DAHLAN AUDIT

Nah, semangat DPR RI memperjelas kasus ini, sudah senada dengan niat Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) untuk menekan kasus korupsi di perusahaan negara. Kemarin, Dahlan Iskan meluncurkan roadmap BUMN Bersih. Dengan program tersebut, hampir seluruh jajaran perusahaan yang ada dalam naungan Kementerian BUMN bakal diaudit menyeluruh.

Menteri BUMN Dahlan Iskan menerangkan, wacana BUMN bersih sudah muncul sejak 3 bulan lalu. Ide tersebut dicanangkan karena ditemukannya tindak korupsi pada BUMN yang sudah menerapkan tata kelola perusahaan baik (Good Corporate Government/GCG).

’’Selama ini, banyak BUMN sudah bangga dengan GCG (Good Corporate Governance) yang baik. Tapi, BUMN GCG yang sudah baik ternyata masih ditemukan korupsi. Jadi, GCG saja nggak cukup,’’ ujarnya di Gedung Kementerian BUMN, Jakarta.

Dalam acara tersebut, Dahlan menunjuk lima orang menjadi Tim BUMN Bersih. Antara lain, Staf Ahli Kementerian BUMN Hari Susetio, Direktur Utama PT KAI Ignatius Jonan, Komisaris PT PLN Zulifli Zaini, Mantan Wakil Ketua KPK Erry Riyana Hardjapamekas, dan Drektur Utama PT PMN Suparman. “Timnya diketuai pak Hari. Tugasnya untuk merumuskan roadmap BUMN Bersih,” tambahnya.

Selain penerapan GCG (Good Corporate Governance), Dahlan meminta perusahaan pelat merah untuk menambah perangkat pendukung untuk meningkatkan transparansi. Misalnya, whistle blowing system, code of conduct, dan laporan harta kekayaan penyelenggara negara yang lengkap.

“Ada tiga jenjang jabatan yang akan diperiksa. Serta, service level agreement bagi BUMN yang memiliki PSO (Public Service Obligation), CSR (Corporate Social Responsibility), dan kewajiban-kewajiban lainnya secara hukum dan etika,” terangnya.

Dia merinci, tiga jenjang jabatan tersebut bakal dibagi dalam beberapa tahap. Pada tahap pertama, proses BUMN Bersih bakal dilakukan di tingkat direksi dan komisaris BUMN. Jajaran petinggi perusahaan itu diberikan waktu selama tiga bulan untuk melakukan bersih-bersih. Setelah itu, Badan Pemeriksaan Keuangan Pembangunan (BPKP) akan melakukan assessment terhadap perusahaan tersebut.

“Komisaris dan direksi harus bersih sejak 1 Oktober ini. Ini bertujuan untuk mencegah korupsi. Nah, Kedudukan dia atas harus memberi contoh untuk yang di bawah-bawahnya,” ungkapnya.

Setelah itu, jabatan di bawah direksi seperti kepala divisi diberikan juga penilaian selama enam bulan. Evaluasi tersebut bakal dilakukan oleh direksi yang sudah lolos penilaian dan dibantu oleh BPKP. “Kemudian, bersih-bersih akan dilakukan penilaian terhadap jabatan level manajer. Direksi dan komisaris harus dijamin bahwa dia benar-benar bersih. Ini akan dinilai selama sembilan bulan,’’ jelasnya.

Menurut informasi, sudah ada 30 BUMN yang mengikuti program tersebut. Seperti, RNI, Mandiri, BNI, BRI, BTN, PLN, Pertamina. Sedangkan, bagi BUMN yang sudah siap, Dahlan mendorong agar perseroan cepat mendaftarkan diri kepada tim Roadmap BUMN Bersih (RBB) paling lambat 31 Oktober 2013.
“Bagi BUMN yang menyatakan siap, BPKP akan melakukan survei paling lambat akhir November 2013,” katanya. (bil/jpnn/far/che/k1)
 
 
 
 
 
   
 
 
 
 
 
 
 


 

KALTIM POST

Harian Pagi Pertama dan Terbesar di Kalimantan Timur
Alamat Redaksi: Gedung Biru Jl. Soekarno Hatta Km 3,5 Balikpapan (76126), Telp (0542)735359-732158, Fax (0542)735242. Email Redaksi: redaksi@kaltimpost.net
Alamat Iklan: Jl. Jendral Sudirman No.86 Markoni Balikpapan (76114), Telp (0542)736459-737059, Fax (0542)730353.
Kantor Samarinda: Kompleks Mahakam Square Jl. Untung Suropati Blok B No.5A, Telp (0541)272000.