Forum Kehumasan Miliki Peran Sangat Penting
Dari Pertemuan Forum Kehumasan FKDPM dan SKK Migas-KKKS di Makassar
 
Jumat, 27 September 2013 - 08:03:50
|
Kaltim
|
Dibaca : 179 Kali
 
Forum Konsultasi Daerah Penghasil Migas (FKDPM) dan Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas) menggelar pertemuan dengan humas dari 84 Kabupaten/kota di Kota Makassar, Sulsel. Kegiatan itu juga diikuti para wartawan dari wilayah Kalimantan, Sulawesi, Papua dan Maluku.
 
PERTEMUAN  dimaksud berlangsung di Hotel Clarion, Makassar, Rabu (25/9) lalu. Membahas kinerja kehumasan di kabupaten/kota yang wilayahnya terdapat kegiatan eksplorasi dan eksploitasi industri migas wilayah hulu.
 
Menurut Direktur Eksekutif Forum Konsultasi Daerah Penghasil Migas (FKDPM) Muliana Sukardi, acara ini merupakan kegiatan paling besar yang dilakukan oleh forum yang terbentuk sejak 2001.
 
Keberadaan forum kehumasan ini untuk menjembatani kinerja SKK Migas dan Sub Kontraktor Migas di wilayah-wilayah operasi dengan pemerintah kabupaten maupun masyarakat. Sehingga peranan kehumasan menjadi sangat penting terkait pemberian informasi yang benar dan tepat, karena berkaitan dengan kepentingan nasional.
 
Disebutkan, Undang-Undang (UU) Nomor 22 Tahun 2001 tentang Migas merupakan landasan utama bagi daerah-daerah untuk mendapatkan bagi hasil migas.
 
“Forum KDPM ini bukan milik swasta, tapi milik kita bersama. Sehingga seluruh kehumasan dari berbagai daerah patut mendukung pemberian informasi mengenai migas kepada masyarakat. Agar perjuangan daerah untuk bagi hasil migas dapat terus terpantau, hingga peranan daerah menjadi lebih baik dibandingkan sebelumnya. Kita menuntut adanya keberpihakan yang besar dari bagi hasil migas untuk daerah," ungkap Muliana Sukardi.
 
Selanjutnya Direktur Eksekutif FKDPM menjelaskan bagaimana dirinya bertemu dengan Ketua Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia (Apkasi) Isran Noor dan membicarakan kelanjutan forum ini ke depan. Isran Noor yang juga Bupati Kutim meminta agar nama forum tersebut diganti, dengan maksud agar fokusnya lebih banyak pada energi sebagai sesuatu yang lebih besar, bukan semata minyak dan gas.
 
"Pak Isran Noor ketika berbicara dengan saya, beliau menyarankan agar namanya diganti dengan ADPE (Asosiasi Daerah Penghasil Energi, Red). Namun saya meminta agar tidak dilakukan sementara ini, mengingat konsep yang dibawakan Pak Isran cukup luas jangkauannya. Kita memfokuskan pada migas dulu. Karena dengan nama yang sekarang saja, kita dianggap konsultan, padahal tujuannya adalah tanggung jawab pada bangsa dan negara. Insya Allah, pada 2015 mendatang, kita akan menggunakan nama baru itu," terang Muliana di depan seluruh peserta.
 
Materi dalam kegiatan ini antara lain mengkaji peran daerah sebagai penyangga kegiatan hulu migas, pengenalan kegiatan operasi baik dari eksplorasi hingga eksploitasi, pengenalan sistem kontrak Production Sharing Contract (PSC) atau lebih dikenal sebagai Dana Bagi Hasil (DBH) migas, perizinan dan pertanahan, hingga CSR industri hulu migas. Dengan demikian maka pihak humas dan para jurnalis mampu memberikan informasi kinerja SKK Migas dan KKKS yang merupakan bagian langsung dari Republik Indonesia.
 
"Humas tidak berbicara hanya mengenai kegiatan protokoler, namun humas layaknya penengah seperti sebuah organisasi besar yakni PBB. Dirinya mampu menengahi berbagai persoalan dengan memberikan informasi yang benar pada semua pihak, sebegitu pentingnya peranan humas dan itu harus disadari oleh seluruh pihak yang bekerja di bidang kehumasan," terang Direktur Eksekutif FKDPM lebih jauh.
 
Sementara itu, Kepala Unit Percepatan Project Muara Bakau, Ngatijan dalam sambutannya menyebutkan kegiatan ini berkaitan untuk menyinergikan komunikasi antara pihak pemerintah, jurnalis, serta pihak SKK Migas yang terdapat wilayah operasi hulu migas.
 
"Kegiatan ini diharapkan menjadi turunan berbagai kegiatan lain, mulai dari eksplorasi hingga produksi. Bahkan Gubernur Kaltim Awang Faroek Ishak meminta agar kegiatan SKK Migas dapat mendukung pelaksanaan suplai listrik untuk daerah tertinggal," ungkap Ngatijan yang juga mantan Perwakilan SKK Migas Kalimantan-Sulawesi. (kmf3/san/k8)
 
 
 
     
 
 
 
 
 
 
 


 

KALTIM POST

Harian Pagi Pertama dan Terbesar di Kalimantan Timur
Alamat Redaksi: Gedung Biru Jl. Soekarno Hatta Km 3,5 Balikpapan (76126), Telp (0542)735359-732158, Fax (0542)735242. Email Redaksi: redaksi@kaltimpost.net
Alamat Iklan: Jl. Jendral Sudirman No.86 Markoni Balikpapan (76114), Telp (0542)736459-737059, Fax (0542)730353.
Kantor Samarinda: Kompleks Mahakam Square Jl. Untung Suropati Blok B No.5A, Telp (0541)272000.