Selasa, 2 September 2014

3,7 Juta Guru Mogok Mengajar

Pada 5 Oktober, Prihatin Kinerja Pemerintah, Ganti dengan Doa Bersama
UTAMA | Sabtu, 28 September 2013 | dibaca: 728 kali
JAKARTA - Beberapa waktu lalu masyarakat dihebohkan dengan produsen tempe dan tahu yang mogok besar-besaran karena memprotes kinerja pemerintah. Sabtu pekan depan (5/10) giliran guru-guru se-Indonesia menggelar aksi mogok mengajar. Mereka mengganti aktivitas mendidik dengan doa bersama.

Aksi mogok mengajar ini hasil rapat akbar Pengurus Besar Persatuan Guru Republik Indonesia (PB PGRI). Mereka memilih menggelar aksi pada 5 Oktober karena bertepatan dengan Hari Guru Internasional. Ketua Umum PB PGRI Sulistyo menuturkan, aksi mogok mengajar ini dilakukan lingkungan guru PGRI mulai tingkat sekolah, ranting (kecamatan), kabupaten, provinsi, hingga pusat.

“Jumlah pasti guru di Indonesia sampai sekarang tidak jelas. Estimasi kami guru-guru yang akan berdoa bersama dan tidak mengajar mencapai 3,7 juta orang,” katanya. Surat pemberitahuan aksi massal ini sudah dikirim mulai ke Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, Mendikbud Mohammad Nuh, hingga Kapolri Timur Pradopo. Sulistyo mengatakan mereka tidak perlu menunggu izin kepolisian karena aksi yang mereka lakukan adalah aksi damai.

Dia menjelaskan di tingkat sekolah aksi doa bersama dilakukan seluruh guru. Meskipun anjurannya hanya sepuluh menit, Sulistyo mengatakan pada Sabtu itu juga pembelajaran umumnya diliburkan. "Doa bersama ini tentu butuh persiapan pada jam-jam sebelumnya," kata dia.

Sabtu sekolah kan libur? Soal ini, Sulistyo mengatakan hanya terjadi di Jakarta dan kota-kota besar. Tetapi di daerah-daerah pembelajaran reguler tetap berlangsung mulai Senin hingga Sabtu.

Sulistyo mengatakan aksi mogok mengajar nasional  ini dilakukan untuk mengkritik implementasi kebijakan pemerintah terkait urusan guru yang semakin buruk. Mulai urusan sertifikasi, pemerataan distribusi pendidik, tunjangan sertifikasi, penyetaraan hak guru swasta seperti PNS, pengangkatan guru honorer, dan lainnya.

Soal pemenuhan kekurangan guru, Sulistyo mengatakan saat ini jenjang SD kekurangan sekitar 440 ribu guru. Karena tidak dipenuhi pemerintah, jumlah guru swasta atau non-PNS membludak. Sedangkan di SMP kekurangan 150 ribu guru BK (Bimbingan Konseling). Kekurangan juga terjadi di SMK untuk guru produktif.

Sementara untuk urusan sertifikasi guru, Sulistyo mengamati setiap tahun semakin buruk. Dia mengatakan saat ini sejatinya masuk pencairan tunjangan sertifikasi guru triwulan ketiga.

“Tetapi untuk triwulan kedua saja masih banyak yang belum dicairkan," tandasnya.

Sulistyo mengatakan aksi mogok massal ini akan disusul dengan audiensi kepada sejumlah menteri. Mulai Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Menteri Dalam Negeri, Menteri Agama, Menteri Keuangan, serta Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi.

“Dengan doa jutaan guru, PGRI berharap bisa menggetarkan arsy malaikat," kata dia. Melalui aksi massal ini juga, Sulisyto berharap pemerintah bisa meningkatkan kinerjanya.

Di sisi lain, Kemendikbud meminta PGRI mengkaji ulang rencana mogok tersebut. Sebab, hal itu mengganggu hak-hak siswa memperoleh pembelajaran. Kepala Pusat Informasi dan Humas Kemendikbud Ibnu Hamad mengatakan, jika aksi mogok itu benar-benar dilaksanakan, maka ada jutaan siswa yang menjadi korban.

Kemendikbud tidak memiliki garis komando langsung ke guru-guru di daerah. Sejak era otonomi, garis komando kepegawaian guru ada pada Dinas Pendidikan kabupaten dan kota. Karena itu, dia tidak bisa bicara terkait dengan kemungkinan sanksi bagi guru yang mogok.

“Sanksi itu bukan kewenangan Kemendikbud," katanya. (wan/ra/ca/jpnn/che/k1)