Selasa, 29 Juli 2014

Pasar Modern Vs Pasar Tradisional

KALTIM | Rabu, 09 Oktober 2013 | dibaca: 989 kali
HADIRNYA pasar modern berupa pasar swalayan dianggap berbagai kalangan telah memojokkan keberadaan pasar tradisional di perkotaan. Pasalnya, di Indonesia saat ini terdapat 13.450 lebih pasar tradisional dengan sekitar 12,6 juta pedagang kecil. Pesatnya pembangunan pasar modern dirasakan banyak pihak berdampak terhadap pasar tradisional khususnya di Kutai Kartanegara (Kukar). Di satu sisi, pasar modern dikelola secara profesional dengan fasilitas serba lengkap, di sisi lain, pasar tradisional masih berkutat dengan permasalahan klasik seputar pengelolaan yang kurang profesional dan ketidaknyamanan berbelanja.
Di Tenggarong telah hadir dua unit pasar swalayan berupa Eramart dengan semboyan “tetap paling murah”, disusul pembangunan Royal World Plaza. Untuk itu, Badan Penelitian Pengembangan Daerah (Balitbangda) Kukar menggelar fokus grup diskusi tentang kehadiran pasar swalayan terhadap perkembangan pasar tradisional, di Aula Balitbangda baru-baru ini.
Diskusi tersebut menghadirkan narasumber Achmad Jaiz, Dosen Fakultas Ekonomi Universitas Kutai Kartanegara (Unikarta), kemudian Kadisperindagkop Azmidi, kepala Balitbangda Kukar Hairil Anwar. Menurut Dr Akhmad Jaiz, fenomena pasar swalayan merupakan dampak perekonomian global yang sulit dihindari, apalagi pada 2015 mulai pasar bebas ASEAN.
Sejalan itu Azmidi menyatakan bahwa secara regulasi Pemkab Kukar sebenarnya telah mengatur kehadiran pasar modern atau swalayan, yakni dengan menerbitkan Perda Nomor 6/2012 tentang penataan pasar swalayan. Namun, menurutnya dampak kehadiran pasar modern cukup dirasakan berupa tekanan terhadap instansi terkait seperti Disperindagkop Kukar. Hal ini dimaklumi karena pasar swalayan memiliki jaringan yang sangat kuat melalui barang langsung pabrikan.
Sementara Hairil Anwar merespons kehadiran pasar modern secara positif asalkan dapat ditata, dikelola berdasarkan regulasi yang ada. Dikatakannya letak pasar swalayan dengan pasar tradisional harus sesuai aturan, apalagi pasar model swalayan mestinya harus berada di wilayah pinggiran kota. Hal tersebut supaya membuka pusat pengembangan kota baru. "Kehadiran swalayan jangan sampai justru menjadi penyumbang kemacetan di tengah-tengah perkotaan," ujarnya.
Hasil survei yang dilakukan Balitbangda tentang respons masyarakat terkait kehadiran pasar modern, menyebutkan sebanyak 49 persen masyarakat setuju, 43 persen tidak setuju dan 8 persen tidak tahu. Jika dianalisis terjadi tarik menarik aspirasi antara kelompok yang setuju dan tidak setuju dengan selisih hanya 6 persen. Selanjutnya respons masyarakat terkait estimasi menurunnya omzet penjualan yakni 74 persen menyatakan ya, 16 persen tidak dan sisanya tidak tahu. "Berarti prediksi akan menurunnya omzet penjualan cukup signifikan," papar Hairil.
Selanjutnya mengenai survei atas kebijakan yang harus diambil Pemkab Kukar terkait perizinan yaitu 79 persen membatasi izin, 10 persen memberi izin seluas-luasnya, dan 4,5 persen tidak tahu. "Berarti Pemkab harus serius membatasi dan menyeleksi izin pasar swalayan yang didasarkan pada regulasi yang ada termasuk sistem zonasi, jumlah penduduk, melakukan sosialisasi, dan membangun pola kemitraan dengan masyarakat sekitar," ungkapnya.
Adapun respons terhadap kebijakan Pemkab terhadap nasib pasar tradisional ditanggapi masyarakat 89 persen menyatakan harus menjadi prioritas utama, 5 persen dibiarkan mandiri, sedangkan 6 persen menjawab tidak tahu. Dikatakannya hal tersebut sebagai indikasi aspirasi yang sangat kuat terhadap pembangunan dan pengembangan pasar tradisional yang mampu menampung pedagang dengan jumlah cukup besar.
Adapun kesimpulan diskusi dapat direkomendasikan antara lain, pertama, idealnya harus melakukan kebijakan revitalisasi pasar, melalui peningkatan sarana prasarana atau modernisasi pasar dan sistem pengelolaan pasar tradisional agar mampu bersaing dengan pasar modern. Kedua, pemerintah merespons secara positif pasar swalayan namun secara tegas harus melalui perizinan dan persyaratan tegas, yakni sistem zonasi, jarak dengan pasar tradisional dan yang terpenting dapat membangun pola kemitraan.
Ketiga, salah satu solusi terhadap dampak pasar modern adalah dengan menghidupkan pasar kelurahan/pasar tradisional dengan pengelolaan semi modern sehingga menjadi pesaing kompetitif terhadap pasar modern. Ke empat yaitu salah satu antisipasi Pemkab Kukar terhadap kehadiran pasar modern melalui pembangunan pasar di 12 kecamatan pada 2013 ini, dengan harapan mampu menampung berbagai produk pertanian dan home industry. (hmp03/wan/k9)