Rabu, 1 Oktober 2014

Petaka Jalan Jadi Danau

Bencana Tambang Batu Bara, Pipa Pertamina Ikut Patah, Produksi Minyak Terganggu
UTAMA | Rabu, 06 November 2013 | dibaca: 1647 kali
SANGASANGA - Untuk kesekian kali, bencana lingkungan menerjang Kota Wisata Juang, Sangasanga, Kutai Kartanegara. Setelah 400 kepala keluarga diguyur air dari tanggul perusahaan batu bara yang jebol beberapa bulan lalu, kali ini jalur penting di Kelurahan Sari Jaya menuju Kelurahan Sangasanga Muara putus total.

Diperkirakan, lebih 100 meter Jalan Budiyara yang berbahan cor beton ambruk. Sejumlah warga menuding, aktivitas galian batu bara yang sangat dekat dari badan jalan sebagai penyebab.

Jalan berstatus milik kabupaten itu ambruk pada malam hari sekitar pukul 20.00 Wita, Senin (4/11). Ketika mengetahui pagi kemarin, amarah masyarakat memuncak karena jalan yang mereka lintasi setiap hari berubah menjadi danau buatan.

“Sekelompok warga mengadakan aksi protes ke perusahaan batu bara yang dituding membuat jalan tersebut ambles,” jelas Aspian, ketua Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) Sarijaya.

Mereka menuntut perusahaan bertanggung jawab membuat jalan darurat. Banyak anak-anak dari Kelurahan Sangasanga Muara yang bersekolah di Sarijaya. Tak sedikit pula orang dewasa bekerja di pusat kecamatan yang harus melintasi jalur ini.

“Masyarakat meminta disediakan feri gratis,” ucapnya.

Dari pantauan Kaltim Post, jalan yang putus berkisar 200 meter hingga 300 meter dengan lebar 8 meter. Akses jalan diapit areal tambang dan Sungai Meriam di sisi yang lain. Setelah jalan ambruk, aliran sungai membenamkan jalan. Beberapa infrastruktur ikut rusak seperti dua tiang listrik yang tenggelam dan terseret arus.

Akibat peristiwa ini, akses kedua kelurahan yang dihuni warga dari 19 RT terganggu. Badan jalan yang lenyap turut membuat produksi minyak PT Pertamina EP Asse 5 Sangasanga terhenti. Diperkirakan produksi 1.000 barel minyak per hari terganggu karena tiang listrik ambles dan pipa penyalur minyak patah. Bahan bakar cair pun merembes ke sungai.

Public and Government Relations Staff PT Arie Fahlupi, membenarkan bahwa BUMN ini terus menghitung kerugian dari peristiwa ini. “Produksi terganggu selama empat jam. Sumur minyak aktif yang memproduksi 1.000 barel per hari terhenti. Kami terus fokus menangani tumpahan minyak akibat pipa yang patah,” jelasnya.

SUDAH DIPREDIKSI

Beberapa warga menyatakan sudah menduga jalan ini akan jebol sejak beberapa bulan lalu. Aktivitas perusahaan tambang batu bara PT Amelia Energi sangat dekat dengan jalan poros. Retakan di badan jalan pun sudah nampak.

“Jarak lubang galian dengan jalan poros terlampau dekat,” terang Asranie, anggota Karang Taruna Sarijaya. Amelia, warga yang lain menerangkan,  protes warga kepada perusahaan sebenarnya sudah sejak dua hari lalu.

Dikonfirmasi terpisah, Humas PT Amelia Energi, Adam, mengatakan jarak galian dari jalan sekitar 500 meter. “Beberapa warga bilang galian batu bara perusahaan hanya 20 meter dari jalan. Padahal tidak karena di dekat jalan ada tebing sehingga tambang terlihat dekat,” jelasnya.

Jauh sebelum peristiwa jalan runtuh, jelasnya, izin usaha pertambangan (IUP) PT Amelia Energi sudah dibekukan Dinas Pertambangan dan Energi Kukar. Pembekuan lantaran ada retakan di jalan poros.

“Sudah lebih sebulan kami tak menambang dan fokus memperbaiki jalan. Tim sudah berupaya namun jalan tetap runtuh,” terangnya. Untuk mengatasi retakan, kontraktor yang memperbaiki jalan didatangkan dari Jakarta.

“Pekerjaan sudah berjalan 70 persen karena hanya perbaikan jalan ini yang kami kerjakan. Namun karena beberapa hari ini hujan, tiang pancang untuk menahan jalan tergerus arus sungai. Terus terang kami sudah serius. Kami tak mengerti jika ada faktor lain.  Alat berat kami juga ada yang ikut tenggelam,” terangnya.

Untuk menyambung akses yang terputus, kata Adam, perusahaan berupaya membuat jalan darurat. Untuk sementara, disediakan perahu penyeberangan gratis bagi warga.

“Tiga feri kami sewa bagi yang ingin ke Sangasanga Muara-Sarijaya,” ujar Adam.

Sementara Pertamina menyebutkan, perizinan tambang batu bara milik PT Amelia Energi berada di zona merah pertambangan migas. Pemberian IUP batu bara di tangan pemerintah daerah. Sementara Pertamina sebatas berkoordinasi untuk kepentingan menjaga aset migas agar terhindar dari kerusakan dan bahaya.

“Kami sudah beberapa kali berkoordinasi lewat surat resmi kepada perusahaan batu bara agar tidak menambang mendekati zona migas,” jelas Arie Fahlupi dari Pertamina.

Sekretaris Kabupaten Kukar Edy Damansyah menyatakan, pemkab bisa mencabut izin tambang batu bara PT Amelia Energi jika terbukti ditemukan pelanggaran dalam pengelolaan lingkungan. Lagipula, Jalan Budiyara merupakan akses utama masyarakat. Menurut Edy, pemkab akan mengidentifikasi permasalahan di sekitar area tambang yang memiliki konsesi lebih 500 hektare ini.

“Besok (hari ini), Dinas Bina Marga turun ke lapangan untuk melihat struktur tanah. Jika memang layak akan dibangun jembatan khusus sebagai akses alternatif bagi masyarakat,” kata Edy di sela-sela inspeksi lokasi pertambangan, kemarin (5/11).

Selain Dinas Bina Marga, Dinas Pertambangan dan Energi (Distamben) Kukar ikut memantau aktivitas perusahaan. Distamben juga disebut telah meminta PT Amelia Energi menghentikan aktivitas sejak beberapa bulan yang lalu.

“Tentang dugaan warga yang menyebutkan perusahaan tetap mengeksploitasi dan mengikis badan jalan, akan diselidiki Distamben,” terangnya.

Edy tidak menampik bahwa peristiwa ini karena pengelolaan lingkungan yang salah. Sementara tentang pipa gas milik PT Pertamina Field Sangasanga di lokasi kejadian, Edy menerangkan saluran minyak telah ditutup.

Bupati Kukar Rita Widyasari menegaskan, sebulan lalu sudah meminta kegiatan penggalian batu bara dihentikan. “Kami sudah membekukan IUP tambang itu  dan mendesak perusahaan memadatkan sisi jalan. Ternyata tekanan air beberapa hari ini sangat kuat sehingga musibah ini terjadi,” ujarnya.

Rita bersikeras perusahaan harus bertanggung jawab memperbaiki jalan. Izin perusahaan pun dibekukan sampai tanggung jawab ditunaikan. Perusahaan pun dipastikan menerima sanksi karena telah bersinggungan dengan fasilitas publik.

“Begitu pula perusahaan yang lain, kami evaluasi,” jelasnya. (*/byg/adw/fel/che/k1)