SAMARINDA – DPRD Kaltim akhirnya menyetujui rencana pembentukan Daerah Otonomi Baru (DOB), Berau Pesisir Selatan. Kabupaten baru ini nantinya akan dimekarkan dari Kabupaten Berau dengan cakupan wilayah seperti Kecamatan Tabalar, Biatan, Batu Putih, Bidukbiduk, dan Talisayan. Kecamatan terakhir juga disetujui sebagai ibu kota kabupaten.
Selain itu, para wakil rakyat juga menyetujui dukungan anggaran penyelenggaraan pemerintahan selama dua tahun Rp 153 miliar, kemudian pemberian dukungan anggaran penyelenggaraan pilkada pertama Rp 6 miliar. Dan persetujuan pelepasan aset Pemprov Kaltim kepada calon Kabupaten Berau Pesisir Selatan, serta persetujuan nama calon kabupaten dan cakupan wilayah.
Kucuran dukungan anggaran pada penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pilkada pertama disebut mengacu pada saat pemekaran Kabupaten Kutai Barat dari Kabupaten Kutai lalu. “Acuan angka tersebut mengacu pada Kutai Barat dulu,” kata Sekwan Fachrudin Djaprie.
Menurut Gamalis, anggota DPRD Kaltim dari Fraksi PPP, pemekaran dipandang perlu untuk mendekatkan pelayanan kepada masyarakat di sana. Sebab letak geografis dan sarana prasarana pendukung yang kurang memadai membuat daerah pesisir tersebut tertinggal dari sisi pembangunan. Dengan hadirnya Berau Pesisr Selatan diharapkan potensi daerah bisa dimanfaatkan secara maksimal demi kesejahteraan masyarakat.
Sementara tentang pandangan adanya kepentingan politik di balik persetujuan tersebut, kata Gamalis, memang tak bisa dihindari. Pemekaran dengan tujuan pendekatan pelayanan dan kepentingan politis memang baik dua sisi mata uang yang tak bisa dipisahkan.
“Kita harap tujuan utamanya tentu untuk pendekatan pelayanan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Sementara dampak politisnya memang tak bisa dihindari. Kalau dibilang ada kepentingan politik, itu bisa saja sebagai dampak ikutan,” ujar dia.
Berkaca pada rencana pemekaran Kabupaten Mahakam Ulu yang mentok ditingkat Depdagri, Gamalis menyatakan komitmen DPRD untuk sepenuh hati mengawal upaya pembentukan Berau Pesisir Selatan.
“Kita komitmen untuk mengawal pembentukan hingga tuntas di tingkat pusat,” sambung dia.
Senada, Ketua DPRD Kaltim Mukmin Faisjal HP juga sepakat untuk pengawalan penuh terhadap pembentukan Berau Pesisir Selatan. Saat paripurna kemarin, dia mengatakan, DPRD terutama Komisi I, akan terus mengupayakan agar tak kembali mentah di tingkat nasional. (dwi/che)
