Kamis, 27 November 2014

Besok Pengumuman Hasil Tes CPNS

Honorer Lebih Makmur Bila Jadi PPPK
UTAMA | Senin, 23 Desember 2013 | dibaca: 1594 kali
JAKARTA - Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan-RB) Azwar Abubakar memastikan, pengumuman hasil tes CPNS tidak molor lagi. Selasa (24/12) besok, para peserta tes bisa melihat pengumuman di situs resmi Kemenpan-RB, Badan Kepegawaian Negara (BKN), dan rencananya juga diumumkan di JPNN.com (grup koran ini).

Azwar menjelaskan, dia sudah menerima laporan adanya sejumlah daerah yang menolak mengumumkan hasil tes kompetensi dasar (TKD) seleksi CPNS pada 24 Desember.

"Mereka minta Panselnas yang mengumumkan duluan. Kalau bagi kami tidak masalah, Panselnas akan tetap mengumumkan hasil TKD pada 24 Desember lewat website resmi KemenPAN-RB, Badan Kepegawaian Negara (BKN), dan media partner (yakni JPNN.com, Red)," jelas Azwar kepada JPNN, kemarin.

Seperti diberitakan sebelumnya, sejumlah pejabat daerah yang mengurusi masalah kepegawaian, termasuk Kepala BKD Provinsi Sumut, menyatakan kekhawatirannya akan muncul gejolak jika pemda yang mengumumkan hasil tes itu.

Apakah pengumuman memang sengaja digelar 24 Desember, saat suasana Natal, agar tidak terjadi kemarahan massal? Azwar membantahnya. "Ah tidak juga, kebetulan saja Panselnas dan konsorsium baru menyelesaikan datanya mendekati perayaan Natal," kilahnya.

Bagi yang dinyatakan lolos TKD tanpa harus menjalani tahapan tes kompetensi bidang, maka pemberkasan Nomor Induk Pegawai (NIP) akan langsung diproses. "Yang pasti mereka terhitung CPNS per 1 Januari 2014," ujar Azwar.

ANGIN SEGAR HONORER

Sementara, sejumlah petinggi Kemenpan-RB menegaskan, mulai 2014 sudah tidak ada tenaga honorer, dan seluruh instansi dilarang menganggarkan gaji untuk honorer.

Namun jika dicermati isi Undang Undang Aparatur Sipil Negara (UU ASN) yang diketok palu pekan lalu, ada peluang besar tenaga honorer "berganti baju" menjadi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja/PPPK). Tingkat kesejahteraan PPPK ini dipastikan bakal lebih baik.

Peluang itu cukup besar, karena sesuai UU ASN, yang berwenang mengangkat PPPK adalah Pejabat Pembina Kepegawaian. Ini tidak ada bedanya dengan pengangkatan tenaga honorer.

Nah, ini bisa menjadi kabar baik bagi para tenaga honorer kategori dua (K2) yang gagal menjadi CPNS, yang pengumumannya akan dilakukan Januari 2014.

Menpan-RB Azwar Abubakar tidak menampik kemungkinan honorer K2 yang gagal menjadi PPPK.

"Tapi harus ikut prosedur perekrutan PPPK juga. Jadi tidak serta merta mereka langsung masuk. Kalau daerah masih ingin mempekerjakan honorer, ya silakan saja. Tapi bagi yang tidak bisa mempekerjakan lagi karena alasan tidak ada anggaran, diberhentikan. Apakah diberikan kompensasi atau tidak, itu tergantung kebijakan daerah," ujar Azwar Abubakar kepada JPNN, akhir pekan lalu.

Hanya saja, Azwar menjelaskan, untuk PPPK ada mekanisme perekrutannya sendiri, yang berbeda dengan honorer. "Kalau honorer, daerah yang angkat tanpa perhitungan matang, kalau PPPK harus ada perhitungan jelas. Sebab PPPK haknya sama dengan pegawai negeri, bedanya di pensiun saja," terang menteri asal Aceh ini.

Memang, melihat ketentuan pasal Pasal 21 dan 22 UU ASN, terlihat hak PPPK beda-beda tipis dengan yang diterima PNS. Di sana disebutkan, PNS berhak memperoleh gaji, tunjangan, dan fasilitas. Juga cuti, jaminan pensiun dan jaminan hari tua,  perlindungan, dan pengembangan kompetensi.

Sedang hak PPPK, yang diatur di pasal 22, disebutkan PPPK berhak memperoleh gaji dan tunjangan, cuti, perlindungan, dan pengembangan kompetensi.
Hanya saja, pemerintah dan DPR tampaknya tidak mau para PPPK nantinya tiba-tiba menuntut diangkat jadi PNS. Pasal UU ASN ayat (3) menyatakan, PPPK tidak dapat diangkat secara otomatis menjadi c alon PNS.

Di ayat (4), "Untuk diangkat menjadi calon PNS, PPPK harus mengikuti semua proses seleksi yang dilaksanakan bagi calon PNS dan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan." (sam/jpnn/che)