Selasa, 22 Juli 2014

Untuk PAUD Aini dan Bosda SMK 10, Pekan Depan Sidang Perdana

Awal Tahun, Kejari Samarinda Limpahkan 2 Kasus Dugaan Korupsi
SAMARINDA | Sabtu, 11 Januari 2014 | dibaca: 574 kali
Di awal 2014, Kejaksaan Negeri (Kejari) Samarinda melimpahkan dua berkas kasus dugaan tindak pidana korupsi yang menyeret empat orang tersangka ke Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Samarinda.

KASUS
yang pertama adalah dugaan korupsi bantuan sosial (bansos) aliran dana hibah Pemprov Kaltim 2011, kepada Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Aini sebesar Rp 400 juta. Adapun tersangkanya yaitu pasangan suami istri, Adi Setiawan dan Nurul Huda. Ketika itu, Nurul Huda tercatat sebagai Kepala PAUD Aini. Kasus yang kedua, dugaan korupsi dana bantuan operasional sekolah daerah (bosda) yang menyeret kepala sekolah dan bendahara SMK 10. Yaitu, Siti Chomsatun dan Surya Dharma. Keduanya diduga menyalahgunakan dana Bosda yang diterima secara bertahap pada 2009-2010 dengan nilai sebesar Rp 456.607.100. Ketua PN Samarinda, Sugeng Hiyanto, yang ditemui Kaltim Post membenarkan hal tersebut. Sugeng mengungkapkan, dua perkara itu terbagi dalam empat berkas. Bahkan majelis hakim yang akan menyidangkan telah ditetapkan. Untuk perkara Bansos PAUD Aini, dipimpin hakim ketua, Casmaya dibantu hakim anggota, Abdul Gani dan Poster Sitorus. Sedangkan perkara dana Bosda, dipimpin I Gede Suarsana serta hakim anggota Medan Parulian dan Rajali. “Sidang PAUD Aini akan dimulai pada 21 Januari nanti. Sementara sidang Bosda masih menunggu dan akan ditetapkan dalam waktu dekat,” tuturnya.

Sebenarnya, masih ada lagi satu berkas dugaan korupsi dugaan korupsi dana hibah di Biro Sosial Pemprov  Kaltim untuk Asosiasi Pengusaha Jamur Konsumsi Samarinda (APJKS) yang kabarnya dilimpahkan. Hal tersebut sesuai dengan pernyataan Kasi Pidsus Kejari Samarinda Sutrisno Margi Utomo ketika ditemui beberapa waktu lalu. Disebutkan, selain berkas PAUD Aini dan Bosda SMK 10, kejari juga melimpahkan kasus dugaan korupsi APJKS sebesar Rp 200 juta. Namun Sugeng mengatakan belum menerima berkas itu. “Belum ada di meja saya. Belum saya terima,” terangnya. Sekedar diketahui,  PAUD Aini berdiri pada 2006. Awalnya, PAUD Aini beralamatkan di Jalan Harva. Tetapi setahun kemudian, pindah di Jalan Angklung. Lalu, pada 2007 atau lima tahun sesudahnya, PAUD ini pindah ke Jalan Wolter Monginsidi, tepatnya di gang 3. PAUD Aini merupakan salah satu binaan dari Unit Pelaksanaan Teknis Daerah (UPTD) Pengembangan Kegiatan Belajar, Disdik Kaltim.

Kasus ini mencuat ketika Nurul Huda, Kepala PAUD Aini, mengajukan proposal dana hibah pembangunan sebesar Rp 450 juta. Namun, proposal tersebut hanya disetujui Rp 400 juta. Rupanya, pengajuan proposal itu tanpa sepengetahuan sekretaris dan bendahara PAUD Aini. Hebatnya lagi, murid yang ada di lembaga pendidikan itu hanya empat orang. Ketika dikonfirmasi, hasil pembangunan sekolah PAUD ternyata nihil. Belakangan diketahui, uang tersebut dibagi dua dengan suaminya, yakni Adi Setiawan. Sedangkan, modus operandi dugaan korupsi dana Bosda di SMK 10 Samarinda hingga menyeruak adalah  kucuran anggaran 2009-2010 yang diterima secara bertahap dari Pemkot Samarinda dan Pemprov Kaltim melalui bendahara Bosda, dicairkan tanpa sepengetahuan tim pengelola. (*/riz/ica/k9)