Rabu, 23 Juli 2014

Ketua KPU Kaltim Dikocok Ulang

Ida Farida Terpilih, Taufik Legawa
UTAMA | Jumat, 14 Februari 2014 | dibaca: 286 kali
SAMARINDA – Persoalan rebutan posisi ketua KPU Kaltim, akhirnya selesai dalam rapat pleno ulang di kantor KPU pusat di Jakarta, kemarin. Muhammad Taufik memilih legawa melepas jabatan ketua dan memberikan tongkat estafet ke Ida Farida, komisioner lainnya. Ini untuk menghindari konflik antar-komisioner. Buktinya berhasil, dua komisioner yang sebelumnya menolak ikut pleno, yakni Rudiansyah dan Moh Syamsul Hadi, menyetujui.

“Ini kemenangan buat kami (komisioner) bersama,” ujar Muhammad Taufik, Kamis (13/2).

Sebelumnya, KPU pusat memang meminta dilakukan pemilihan ketua ulang. Dan kali ini, Ida Farida terpilih sebagai calon tunggal diusung keempat komisioner lainnya.

“Ibu Ida Farida terpilih secara musyawarah mufakat,” ujar Alumnus Program Studi Ilmu Pemerintahan FISIP Universitas Mulawarman (Unmul) itu.

Sementara komisioner KPU lainnya, Rudiansyah, yang sebelumnya memilih kontra, akhirnya dengan besar hati menerima Ida Farida sebagai Ketua KPU Kaltim.

“Saya mundur dari pencalonan, Muhammad Taufik pun mundur. Sementara Moh Syamsul Hadi  dan Viko Janurdhy tak bersedia (mencalonkan diri sebagai ketua), akhirnya kami (berempat) bersepakat mendaulatkan Ida Farida sebagai Ketua KPU Kaltim,” terang Rudiansyah, alumnus Fakultas Ekonomi Unmul itu.

Keputusan ini dinilainya langkah tepat menghindari keributan di internal KPU Kaltim. Selanjutnya, kata dia, para komisioner akan fokus untuk menjalan fungsi dan kewenangan sesuai divisi di KPU melanjutkan tahapan pemilu yang sedang berlangsung. Dia sendiri hingga hari ini akan tetap berada di Jakarta.

“Saya mengikuti bimbingan teknis (Bimtek) pemungutan suara dan perhitungan suara,” terang dia.

Seperti diketahui, sebelum diminta pleno ulang, Muhammad Taufik telah terpilih sebagai Ketua KPU Kaltim. Namun, pleno dinilai tak kuorum karena Rudiansyah dan Syamsul Hadi tak menghadiri.

Nah, proses ini dinilai cacat hukum. Sumber terpercaya Kaltim Post di KPU pusat menjelaskan, KPU Kaltim telah melakukan kesalahan fatal.  Syarat pleno dikatakan kuorum jika dihadiri empat komisioner dengan keputusan minimal diambil tiga orang. Akibatnya, kelima komisioner sempat terancam di-PAW semua oleh KPU pusat.

Soal keributan di internal ini, hingga akhirnya dipanggil KPU pusat untuk dibenahi, dibenarkan komisioner KPU Viko Janurdhy. Dia mengaku semua komisioner KPU Kaltim bertemu jajaran KPU pusat yang dipimpin Ketua KPU RI Husni Kamil Manik.

“Mereka (KPU pusat) ingin mendengar kronologis pemilihan ketua KPU Kaltim yang berlarut-larut. KPU pusat menginginkan pleno ulang. Dan kemudian kami melakukan itu di gedung KPU pusat, kemudian kami pun bersepakat memilih Ibu Ida Farida,” terang mantan Ketua Dewan Perwakilan Mahasiswa FISIP Unmul itu.

Lantas bagaimana dengan ancaman PAW oleh KPU pusat? Dia enggan mengomentari, beranggapan persoalan tersebut sangat sensitif. Dia pun menyarankan media ini untuk langsung bertanya kepada KPU pusat.

“Tapi sudah klir kok, bahkan hari ini (kemarin) seusai pemilihan ketua baru, KPU pusat langsung membuatkan surat keputusan (SK). Sekarang kelima komisioner termasuk saya bisa kembali fokus pada tupoksi masing-masing guna menyukseskan penyelenggaraan pemilu,” jelas dia.

HAMBAT PEMILU

Selain untuk mendamaikan perselisihan yang terjadi, perintah "kocok ulang" posisi Ketua KPU Kaltim dimaksudkan agar netralitas dan independensi KPU terjaga.

KPU pusat tak ingin muncul tudingan perselisihan muncul akibat adanya campur tangan pihak lain atau penguasa. "Kalau ini dibiarkan bisa menghambat pemilu," kata anggota KPU Pusat Ferry Kurnia Rizkiyansyah, ditemui di kantornya Jalan Imam Bonjol, Jakarta Pusat.

Agar bisa segera fokus pada persiapan pileg dan pilpres, dalam pertemuan yang berlangsung pukul 11.00 WIB kemarin, pihaknya memberi batas waktu sampai Kamis kemarin kepada kelima anggota KPU Kaltim untuk memilih ketua definitif.

"Sekarang (kemarin) sudah di-zero-kan (tak ada ketua). Hari ini (kemarin) juga harus ada ketuanya. Jadi mereka harus pilih lagi ketua. Harus ada keputusan," tambah mantan Ketua KPU Jawa Barat ini. 

Ditambahkan Ferry, jika masih saja tak mampu melakukan pemilihan ketua, KPU pusat sesuai kewenangan yang dimilikinya akan memberhentikan kelimanya, alias dilakukan pergantian antar-waktu (PAW). "Tapi kalau konflik masih terus berlanjut bisa seperti itu (PAW). Masak memilih ketua saja tak bisa," tegas Ferry. 

Sepengetahuan dia, perselisihan yang berujung tak sahnya pemilihan ketua KPU daerah baru terjadi di Kaltim.

Pertemuan antara KPU pusat dan seluruh anggota KPU Kaltim kemarin berlangsung tertutup. Komisioner KPU pusat Sigit Pamungkas bahkan sempat membantah adanya pertemuan.

"Enggak ada itu," elaknya. Keengganan Sigit menjawab pertanyaan wartawan dikabarkan karena kejadian ini belum pernah terjadi dan seharusnya bisa diselesaikan di internal KPU Kaltim. (pra/*/fer*/*/bby/che/k7)