SAMARINDA - Hasil riset dari Departemen Kesehatan (Depkes) Kaltim termasuk dalam kelompok 19 provinsi bermasalah dengan gizi buruk. Menghadapi kondisi ini Gubernur Kaltim Awang Faroek Ishak meminta Dinas Kesehatan kabupaten/kota berkoordinasi dengan puskesmas dalam melakukan pemantauan dan upaya peningkatan anggaran kesehatan pada APBD 2009.

“Di Kaltim memang masih ada kantong-kantong daerah yang terpencil dan minim akan saluran makanan bergizi. Seperti di pedalaman dan perbatasan. Kemungkinan, dari merekalah Depkes mendapatkan hasil riset yang menunjukkan Kaltim masuk dalam 19 provinsi memiliki kasus gizi buruk,” ujarnya, kemarin.

Sebelumnya, hasil riset Depkes ini menunjukkan sebagian provinsi masih memiliki prevalensi gizi buruk dia atas normal. Yakni, Nangroe Aceh Darussalam (NAD), NTT, NTB, Sulawesi Utara, Sulawesi Barat, Sulawesi Tengah, Maluku. Sementara Kaltim, termasuk dalam kategori provinsi yang memiliki kasus gizi buruk dan kurang gizi yang tinggi.

“Antisipasi pertama adalah dengan segera membentuk badan pengelola perbatasan. Badan inilah yang nantinya memonitor semua kejadian yang terjadi di daerah. Termasuk dengan titik-titik masyarakat yang terkena gizi buruk,” ujarnya.

Setelah badan pengawas itu terbentuk, Faroek juga berjanji untuk meminta koordinasi dari Diskes kabupaten/kota. Termasuk dengan peningkatan peran puskesmas, terutama di daerah terpencil.

“Tak hanya berfungsi 24 jam, di puskesmas ini juga akan ditingkatkan jumlah tenaga dokternya, yakni dua dokter tiap puskesmas. Puskesmas ini harus aktif memberikan informasi makanan bergizi pada warga,” ujarnya.

Selain itu, Faroek juga mengimbau agar kabupaten/kota menyediakan susu untuk dibagikan pada anak usia sekolah dasar (SD) kelas 1, 2, dan 3. Mekanisme pembagiannya diserahkan pada Diskes. “Imbauan ini akan kami teruskan ke semua kabupaten/kota,” jelasnya.

Untuk tenaga dokter di puskesmas, Faroek kini tengah menjalin kerja sama dengan Universitas Mulawarman (Unmul) untuk pengisi tenaga dokter umum di puskesmas daerah, dan dari Universitas Airlangga (Unair) dan Universitas Indonesia (UI) untuk tenaga spesialisnya.

Selain itu, Faroek mengaku akan berupaya meningkatkan anggaran bidang kesehatan naik hingga 5 sampai 10 persen. “Sebenarnya, kesehatan dan pendidikan itu sektor yang sama-sama penting. Kalau bisa, keduanya harus ditingkatkan. Yang jelas, pada 2009 ini pelayanan kesehatan harus merata. Tidak hanya di kota besar, tapi juga di daerah terpencil. Semuanya harus merata,” tegasnya.

Sebagai perbandingan, sudah 19 kasus gizi buruk selama 2008 yang mendapat perawatan di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) AW Sjahranie. Mirisnya, hampir tiap bulan ditemukan kasus gizi buruk. Bahkan ada yang dalam satu bulan terjadi 6 kasus. Rinciannya yakni pada Januari 3 kasus, pada Februari 1 kasus, pada Maret 6 kasus, April 1 kasus, Mei 1 kasus, Juni 1 kasus, Juli 1 kasus, Agustus nihil, September 3 kasus, Oktober nihil, November 2 kasus, dan Desember nihil.

“Kasus ini bukan hanya dari Samarinda, tetapi rujukan kasus gizi buruk dari beberapa kabupaten/kota,” ujar Nurliana, humas RSUD AW Sjahranie yang merupakan rumah sakit pemerintah rujukan tertinggi di Kaltim itu. (*/che)