JAKARTA - Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Gamawan Fauzi mendukung wacana single salary system yang dilontarkan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Namun, syaratnya, gaji aparatur harus disesuaikan. Sebab, sistem itu membuat pegawai pemerintah tak boleh menerima honor sama sekali.
"Single salary system nggak apa-apa diterapkan. Tapi, harus dipikirkan kesejahteraannya," kata Gamawan di Jakarta kemarin (7/2). Sebab, pemberlakuan sistem itu akan membuat aparat pemerintah hanya mengandalkan gaji untuk hidup. Padahal, menurut dia, gaji aparat minim. "Karena itu, honor diberikan sebagai kompensasi atas gaji yang terbatas," katanya.
Menurut Gamawan, honor membuat aparat tak hanya mengandalkan gaji. Mereka bisa mendapat tambahan income dari honor-honor tersebut. Apalagi, honor adalah pemberian sebagai tanda kehoramatan. "Honor itu kan dari kata honorable (kehormatan, Red.). Misalnya, saya menjadi pembicara kemudian mendapat honor. Itu kan diperbolehkan," tuturnya.
Gamawan mengatakan, honor sebagai kompensasi gaji itu tak hanya untuk daerah. Di pusat juga demikian. Honor diberikan karena gaji pejabat negara tak sebanding dengan kapasitas mereka. "Ini tak hanya berlaku di daerah. Tapi juga di pusat," ujar mantan Gubernur Sumatera Barat itu.
Karena itu, kata Gamawan, kisruh honor Bank Pembangunan Daerah (BPD) dan Musyawarah Pimpinan Daerah (Muspida) harus dilihat secara menyeluruh. Sebab, honor itu diberikan dengan mempertimbangkan posisi pejabat daerah. Apalagi, honor tersebut diberikan melalui mekanisme penganggaran di DPRD dan diperiksa BPK dan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP). "Ini mesti dilihat secara holistik," katanya.
Sebelumnya, Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) M Jasin berharap Gamawan menerapkan pola pemberian honor dengan single salary system. Sebab, Gamawan pernah menerapkan sistem penggajian tunggal saat menjadi Bupati Solok, Sumatera Barat. Dia menghapuskan semua honor.
Jasin mengakui, honor merupakan upaya untuk menyiasati rendahnya gaji Pegawai Negeri Sipil (PNS). Namun, menurut dia, tidak berarti honor boleh diterima. Sebab, potensi pemborosan negara pada penerimaan honor sangat besar. Yang paling baik, menurut Jasin, adalah dengan renumerasi. Yakni, kenaikan gaji berdasarkan capaian reformasi birokrasi. "Kalau hanya sekadar naik gaji, tidak signifikan," tambahnya.
Jasin mengatakan, KPK pernah melakukan penelitian tentang pemda yang melakukan sistem penggajian dan pemberian honor yang mengacu pada pola single salary system. Kabupaten Solok, kata Jasin, merupakan pemda terbaik dalam menerapkan pola tersebut. "Waktu itu Bupatinya masih Pak Gamawan," katanya.(aga/iro/jpnn)
Catatan: Dahlan Iskan
SUDAH tiga kali saya Idulfitri di Tiongkok, tapi baru sekali ini merasakan salat Tarawih di sana. Dua hari berturut-turut saya ke Masjid Niu ...
Oleh: Zainal Muttaqin
HARI-HARI ini jajaran manajemen dan karyawan Hotel Blue Sky Balikpapan melakukan serangkaian kegiatan sosial menyambut hari ulang tahunnya ya ...
MARHABAN ya Ramadan. Puji syukur kehadirat Allah SWT, kita umat muslim masih diberi kesempatan bertemu bulan yang penuh berkah. Bulan yang lebih mulia dari seribu bulan lai ...
Perbatasan tampaknya menjadi tema sentral belakangan ini. Dinamika dan kompleksnya permasalahan, membuat selalu dibicarakan, didiskusikan, diteorikan, diberitakan dan dijad ...
