TANJUNG REDEB- Tekad Pemprov Kaltim menjadikan provinsi ini sebagai "kawasan pengembangan agrobisnis terbesar di wilayah Timur Indonesia" bakal terwujud. Selain sudah berdiri 15 pabrik pengolahan minyak mentah sawit atau crude palm oil (CPO), di Kaltim juga telah  diresmikan pabrik CPO berkapasitas 120 TBS per jam milik PT Hutan Hijau Mas (PT HHM) KLK Group, anak perusahaan Kuala Lumpur Kepong Berhad (KLKB) Malaysia. Pabrik ini berlokasi di Berau dan diresmikan Wakil Gubernur Kaltim Farid Wadjdy bersama Bupati Berau Makmur HAPK, Sabtu (6/2) lalu.

“Kami menginvestasikan modalnya hampir Rp 100 miliar, untuk mewujudkan pabrik bernama “Berau Palm Oil Mill” yang dibangun sejak 2007 lalu. Pabrik itu salah satu pabrik CPO yang ada di Indonesia yang menggunakan teknologi modern, dan mampu menghasilkan minyak sawit berkualitas tinggi,”sebut CEO PT HHM, Dato Seri Lee Oi Hian, saat memberikan sambutannya diperesmian pabrik tersebut.

Untuk mendukung produksi pabrik itu , PT HHM akan menyediakan lahan perkebunan sawit seluas 60 ribu hektare. Saat ini perusahaan tersebut telah memiliki lahan inti 35.022 hektare dengan realisasi tanam 15.380 hektare dan telah membina kemitraan bersama petani plasma seluas 3.202 hektare dan keluasan plasma itu akan bertambah seiring berkembangnya perusahaan.

Berdirinya pabrik Berau Palm Oil Mill itupun disambut positif Wakil Gubernur Kaltim Farid Wadjdy. “Artinya Kaltim kini sudah memiliki 15 pabrik CPO, meskipun jumlahnya masih sedikit namun membuktikan secara perlahan bahwa sektor agrobisnis atau pengembangan pertanian dalam arti luas sudah membuahkan hasil,"katanya saat meresmikan pabrik tersebut.

Ia memaparkan bahwa Pemprov Kaltim sangat memperhatikan sektor agrobisnis ini karena bersentuhan langsung dengan perekonomian masyarakat melalui pola plasma. Selain itu, sektor ini banyak menyerap tenaga kerja, serta kenyataannya mampu bertahan, bahkan menjadi pilar perekonomian nasional meskipun di saat terjadi krisis ekonomi global.

“Bukti nyata ada di pabrik milik PT HHM ini, yang telah menyerap tanaga kerja sebanyak 2.500 orang dan sebagian besarnya dari masyarakat sekitar,”imbuhnya.

Berdirinya 15 pabrik CPO ini, sejalan dengan 10 program utama Provinsi Kaltim, yakni salah satunya adalah pengembangan pertanian dalam arti luas, untuk menjadikan Kaltim sebagai salah satu "kawasan pengembangan agrobisnis terbesar di wilayah Timur Indonesia". Kaltim yang kini tercatat sebagai salah satu provinsi terluas nasional yang memiliki lahan potensial untuk pengembangan sektor agrobisnis, termasuk perkebunan sawit.

“Kaltim yang memiliki wilayah 243.237 kilometer persegi atau sama dengan satu setengah kali Pulau Jawa plus Pulau Madura. Bila kita bisa mewujudkan pengembangan agrobisnis skala luas, yakni melalui program Sawit Sejuta Hektare. Kami yakin masyarakat Kaltim akan lebih sejahtera,”katanya.

Ia menambahkan, di Kaltim ada enam kabupaten yang memiliki pabrik sawit, yakni dua perusahaan pengolah minyak sawit terdapat di Kutai Kartanegara, empat pabrik di Kutai Timur, tiga perusahaan di Paser, satu di Penajam Paser Utara (PPU), tiga di Nunukan, dan dua di Kabupaten Berau.

“Namun, apabila melihat dari jumlah perusahaan dan lahan digarap sebenarnya jumlah 15 perusahaan CPO itu masih kurang. Jadi kita akan memacu perusahaan lain untuk membangun lebih banyak pabrik CPO,"sebutnya.

Sementara itu Bupati Berau Makmur HAPK menambahkan, Pemkab Berau siap mendukung Pemprov Kaltim untuk mewujudkan pengembangan agrobisnis, yakni melalui program Sawit Sejuta Hektar, “bahkan hal itu sejalan dengan visi misi Kabupaten Berau untuk menjadikan daerah ini sebagai daerah agro industri,”katanya.

Makmur menyebutkan, di Berau telah ada 28 perusahaan yang memiliki izin perkebunan kelapa sawit yang mencakup luas lahan 132.292 hektare, yang mana hingga saat ini telah merealisasikan tanamannya mencapai 40.810 hektare. Sedangkan untuk kebun plasma sudah terdapat 13.289 hektare yang dikelola oleh 5.599 kepala keluarga.

Dari 28 perusahaan tersebut, 7 di antaranya telah berproduksi dan baru dua perusahaan yng telah membangunan pabrik, diantarannya PT Tanjung Buyu Perkasa dan PT Hutan Hijau Mas. “bagi pemerintah daerah, keberadaan kelapa sawit memegang peranan pening bagi sumber pendapatan asli daerah. Selain membuka peluang kerja yang luas, , juga berperan menekan angka kemiskinan secara global,”pungkasnya.

Mempertimbangkan berbagai kemungkinan dampak ekologis serta berbagai setimen negatif terhadap persoalan lingkungan, maka pemerintah daerah mengambil langkah proaktif dengan mengambil keputusan untuk diterapakan kepada seluruh perkebunan sawit dalam menerapkan pengelolaan kebun sawit yang berawawasan lingkungan, ekonomi dan sosial yang berkelanjutan.

“Ketiga aspek ini harus dikedepankan oleh pihak perusahaan, agar dalam berinvestasi tidak menemui hambatan,”tegas Makmur.  (end/kpnn)