SAMARINDA – Sorotan terhadap kinerja Dinas Perhubungan (Dishub) Samarinda terus berdatangan. Sejumlah anggota DPRD meminta Kadishub Supriyadi Semta dicopot, karena dinilai gagal mengatasi masalah, terutama parkir liar yang menjamur di Kota Tepian.
Wakil Ketua Fraksi Partai Persatuan Pembangunan (PPP) DPRD Samarinda Anhar SK sangat setuju dengan pernyataan sejumlah anggota DPRD Samarinda yang meminta agar kinerja Kadishub Samarinda juga dievaluasi. Pasalnya, selama ini banyak permasalahan yang tidak kunjung selesai dan terkesan dibiarkan, sehingga masyarakat menuntut agar Kadishub sebaiknya diganti, dengan harapan ada perubahan kinerja Disbuh lebih baik.
“Sebenarnya Wali Kota Samarinda Achmad Amins sudah ada dasar untuk mengganti kepala SKPD yang tidak mampu mengemban amanah.Misalnya, Kadishub dan Kadistamben Samarinda,” tegas Anhar SK kepada Kaltim Post, kemarin.
Namun ia menyarankan, jika Supriyadi Semta merasa tidak mampu membenahi persoalan tugas pokok dan fungsi Dishub, sebaiknya mengundurkan diri saja, sebelum jabatannya dicopot wali kota. Sebab kinerja Dishub saat ini bagai rumput putri malu. Kalau disentuh langsung layu, begitu ditinggal kembali mengembang. Ilustrasi itu disampaikan Anhar melihat kinerja Dishub masa kepemimpinan Supriyadi, pengganti Sulaiman Sade dua tahun terakhir.
Yang paling mendasar, lanjut dia, adalah penertiban kendaraan besar yang parkir di Jalan Yos Sudarso, tidak jelas sampai kapan terus dibiarkan begitu saja. “Kita masih berbicara satu lokasi. Di titik-titik lainnya banyak tumbuh parkir liar bahkan kalau dihitung-hitung lebih banyak parkir liar dibanding yang resmi,” sambungnya.
Ia kemudian merinci, parkir liar Kota Tepian terus marak, Misalnya, di Samarinda Central Plaza (SCP), depan Pasar Pagi, kompleks Citra Niaga, perempatan Mesra Indah, kawasan tepian, Mal Lembuswana, dan banyak titik-titik lain yang tak lepas dengan keberadaaan parkir liar. Untuk itu, kata dia, Dishub Samarinda dinilai tidak mampu menyelesaikan masalah mendasar keluhan masyarakat.
“Seharusnya Dishub berani menindak parkir liar. Kalau alasannya parkir liar muncul saat tidak ada petugas, berarti memang harus ditempatkan personelnya,” tegas anggota DPRD Samarinda dapil Palaran ini.
Selain itu, jalan negara yang dilalui kendaraan besar pengangkut batu bara, khususnya di wilayah Palaran. Kondisinya sudah berlangsung lama, tapi belum ada tindak lanjut dari Dishub. Bahkan sudah berkali-kali diberitakan di media dengan harapan Kadishub membaca dan segera mencari solusinya. “DPRD Samarinda sangat berharap Kadishub segera bertindak menyelesaikan masalah. Kalau tidak bisa, seharusnya tahu dirilah,” singgungnya.
Tak sampai di situ, sebenarnaya anggota DPRD lainnya telah memberi masukan kepada Dishub, terkait kondisinya parahnya kondisi jalan umum yang dijadikan rute tambang dan parkir liar, sebaiknya kerja sama dengan SKPD atau instansi lain untuk melakukan penertibkan.
”Nanti kalau ada kendaraan yang tidak bisa diatur, gandeng Satlantas untuk menertibkan. Setelah itu dicari solusi yang sifatnya berkesinambungan, sehingga begitu sudah ditertibkan tidak kembali satu atau dua hari setelahnya,” timpal H Pammu Lahide, politisi Partai Bintang Reformasi (PBR) ini.
Lebih lanjut Pammu Lahide menyebut, DPRD Samarinda tentu tidak hanya mau berkomentar, tapi karena memiliki tanggung jawab untuk membenahi kota yang lebih baik. Untuk itu, lanjut anggota komisi IV DPRD Samarinda ini, sangat diharapkan persoalan ini bisa segera diselesaikan dengan kerja sama legislatif dan eksekutif.
“Masukan DPRD Samarinda tinggal dijalankan saja. Ada kendala, mari sama-sama cari solusinya, sehingga cepat selesai dan hasilnya akan dirasakan juga bersama-sama,” imbuhnya. (art)

Segera Lapor ke Wali Kota

SEJAK dua hari terakhir, Kepala Dinas Perhubungan (Dishub) Samarinda Supriyadi Semta, sulit dikonfirmasi terkait keluhan warga soal maraknya parkir liar dan jalan umum dijadikan rute tambang batu bara, serta jabatannya kini disoroti DPRD. Ketika ponselnya dihubungi, tidak pernah dijawab, SMS pun tak ada balasan.
Namun, Kabag Humas dan Protokol Sekretaris Pemkot Samarinda Faisal menanggapi semua saran, masukan, dan kritikan dari warga maupun DPRD Samarinda. Ia berjanji segera menyampaikan masukan itu kepada Wali Kota Achmad Amins untuk segera mencari solusi terbaiknya.
“Kami berterima kasih atas masukan DPRD Samarinda. Apalagi wali kota sering menyebutkan, kinerja tidak mungkin dilihat dengan mata sendiri. Melalui masukan dan kritikan yang membangun dari DPRD dan LSM inilah menjadi acuan Pemkot Samarinda dalam mengambil keputusan,” kata Faisal saat dihubungi kemarin.
Menurutnya, selama ini masukan selalu ditanggapi dengan bijaksana oleh Pemkot Samarinda, termasuk masalah Kadishub yang diminta dievaluasi posisinya. “Ada yang paling berhak untuk menyelesaikan masalah di lembaga Pemkot Samarinda. Dan, semua akan kami sampaikan ke pihak yang berwenang,” imbuhnya. (art)