TENGGARONG – Partai Demokrat dan Partai Hanura Kukar mulai terjadi perpecahan. Ini terlihat dari dukungan untuk Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Kukar. Satu kubu mendukung pasangan Sugiyanto-Fathan Djoenaidi. Sedangkan kubu lainnya mendukung Rita Widyasari-Ghufron.
Kedua kubu ini mendaftarkan pasangannya ke KPU Kukar, Senin (8/2) kemarin. Pada pukul 07.45 Wita, pasangan Sugiyanto-Fathan mengembalikan berkas pendaftaran calon bupati-wakil bupati dengan melampirkan berkas dukungan Partai Demokrat dan Partai Hanura. Dukungan dari Partai Demokrat ditandatangani Ketua DPC Demokrat Kukar, Masli Hasan, dan Wakil Sekretaris, Arifuddin. Sementara dukungan dari DPC Partai Hanura Kukar ditandatangani Ketua DPC Partai Hanura, H Sabri, dan sekretarisnya Sofyan Agus. 
Sementara pasangan Rita-Ghufron yang mendaftar pukul 09.00 Wita, juga melampirkan berkas dukungan Partai Demokrat dan Partai Hanura dengan membawa SK dukungan dari DPP Partai Demokrat dan DPP Partai Hanura. Pasangan Rita-Ghufron yakin suara Demokrat dan Hanura merapat ke kubu mereka karena mengantongi surat rekomendasi dari pengurus pusat kedua partai tersebut. Dukungan dari DPP Partai Demokrat ditandatangani Ketua Umum DPP Hadi Utomo dan Sekjen Amir Syamsuddin. Sedangkan dukungan dari Partai Hanura ditandatangani Ketua Umum Wiranto dan Sekjen Yus Usman Sumanegara.
Ketua DPC Demokrat Kukar Masli Hasan membenarkan bila dukungannya ke pasangan Sugiyanto-Fathan. “Kalau yang mau ikut Golkar, silakan ikut Golkar. Sekarang tugas KPU Kukar melakukan verifikasi mana yang sah dan tidak,” katanya, kemarin.
Sayangnya ketika ditanyai lebih jauh dualisme dukungan ini, Masli tak banyak berkomentar.
Terpisah, sejumlah pengurus Partai Demokrat bereaksi atas pencalonan Sugiyanto yang ditandatangani Masli Hasan. Sekretaris DPC Partai Demokrat Aji Dendy didampingi Rusdiansyah (ketua biro bidang politik, keamanan dan pemerintahan DPD I Demokrat Kaltim), menyebut tindakan Masli Hasan memihak pasangan lain sebagai tindakan indisipliner. Itu karena sudah ada surat rekomendasi dari DPP Demokrat.
“Mereka itu tak mematuhi aturan AD ART (anggaran dasar dan anggaran rumah tangga, Red.) partai. Seharusnya, pilihan DPP itulah pilihan DPC dan lainnya,” tegas Aji Dendy.
“Silakan saja nanti KPU yang memverifikasinya, karena surat dukungan itu berlaku bila ditandatangani ketua dan sekretaris. Kalau untuk dukungan ke Bu Rita, tak ada masalah, karena Demokrat sebagai partai pendukung,” timpal Wakil Ketua H Jumri Hasan.
Terpisah, Wakil Ketua DPD Partai Demokrat Rachmadi Kasim menegaskan apa yang dilakukan Masli bukanlah amanah dari partai. “Bila ini terus diproses Pak Masli, tentu dia akan diberi sanksi. Karena dukungan DPP dan DPD I sudah bulat ke Bu Rita,” tegasnya.
Untuk diketahui, dukungan Partai Demokrat memang menjadi rebutan kedua pasangan ini. Pasalnya, selain suaranya cukup signifikan dalam pilkada legislatif Kukar, yakni 21.901 suara atau mencapai 8,21 persen. Bagi pasangan Sugiyanto-Fathan, suara Demokrat sangat vital untuk melengkapi perahu politiknya.
Aji Dendy juga mengancam akan mengeluarkan usulan ke DPP Demokrat untuk menindak tegas sikap Masli Hasan yang dinilai indisipliner atas keputusan partai.
“Saya akan usulkan KTA (kartu tanda anggota, Red.)-nya dicabut. Ini jelas penyelewengan,” katanya.
Apalagi, hingga kemarin, belum ada keputusan DPP Demokrat mencabut dukungann dari pasangan Rita-Ghufron. “Karena keputusan DPP seperti itu, maka semua anggota wajib mengamankan posisi Rita-Ghufron. Yang melawan, maka indisipliner,” tegasnya.
Sementara itu, Ketua DPD Hanura Kaltim Herwan mengaku sempat terkejut dengan sikap pengurus DPC Hanura Kukar atas laporan sejumlah DPC Hanura. Apalagi, ia mengaku, sejauh ini memang sudah ada SK DPP untuk memberikan dukungan kepada Rita Widyasari sebagai calon bupati dan belum ada surat pencabutan dukungan yang ditembuskan ke DPD Hanura.
“Saya sudah konfirmasi ke KPU Kukar menanyakan masalah ini. Karena yang berhak mendaftarkan calon memang pengurus DPC Kukar. Tapi ternyata yang didaftarkan bukan calon yang diusung DPP Hanura,” sebutnya.
“Saya belum bisa komunikasi lagi dengan pengurus DPC Kukar. Tapi ini akan saya laporkan ke DPP. Sekarang saya berangkat ke Jakarta untuk membicarakan masalah ini,” sambungnya. (gs/che)